Malaysia Menetapkan: Utang dari Perjudian Tidak Dapat Ditegakkan untuk Kebangkrutan

Pengadilan Tinggi di Ipoh baru-baru ini mengukuhkan keputusan penting bahwa utang yang dihasilkan dari aktivitas perjudian tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan kebangkrutan di Malaysia. Putusan ini mengacu pada keputusan Mahkamah Persekutuan mengenai kasus Datuk Ting Ching Lee yang mempengaruhi kasus Lee Fook Khuen. Lee, pria berusia 75 tahun, terlepas dari tuntutan kebangkrutan oleh Resorts World Sentosa Pte Ltd, kendati memiliki utang sebesar S$5,930 juta yang belum dilunasi berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Singapura di tahun 2018. Kredit senilai S$10 juta untuk berjudi digunakannya di Singapura, namun gagal melunasi utang tersebut.

Usaha Lee untuk menggugurkan putusan ini di Malaysia mencapai Mahkamah Persekutuan, yang menegaskan bahwa utang perjudian tak dapat ditegakkan meskipun legal di negara asal. Dalam pernyataannya, Hakim Moses Susayan menegaskan bahwa menurut hukum Malaysia, utang terkait perjudian hanyalah utang kehormatan tanpa kewajiban hukum untuk dibayar. Walaupun utang diakui dalam yuridiksi lain, di Malaysia utang tersebut dianggap melawan kepentingan publik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Hukum Sipil 1956.

Implikasi Kebijakan Publik Terhadap Utang Judi

Dalam konteks Hukum Kontrak Malaysia, khususnya Pasal 26, semua kontrak atau kesepakatan terkait perjudian atau taruhan dianggap batal dan tak sah. Pasal ini juga melarang pengambilan tindakan hukum untuk menagih barang berharga atau uang dari taruhan. Hakim Moses menekankan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk menolak menegakkan utang dari transaksi ilegal atau batal, seperti kontrak perjudian, karena bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Walaupun pengakuan utang semacam itu ada melalui peraturan seperti Undang-Undang Pelaksanaan Penilaian Timbal Balik, pengadilan kebangkrutan di Malaysia berhak menilai jenis utang tersebut. Pembatasan ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Malaysia tidak akan mendukung penegakan utang yang berasal dari perjudian melalui jalur pengadilan. Keputusan ini menegaskan kebijakan Malaysia yang tegas mengenai utang perjudian, menyatakan bahwa utang semacam itu tidak dapat dijadikan alasan untuk kebangkrutan dan tidak dapat ditegakkan secara hukum di negara ini.